Minggu, 05 September 2010

WAWASAN SOSIAL BUDAYA BAHARI : FAKTA SOSIAL DEMOGRAFI DAN EKONOMI MASYARAKAT BAHARI

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Wawasan sosial budaya bahari yaitu ilmu yang berhubungan dengan ilmu kelautan, baik pemanfaatan sumberdaya laut (marine sciences) maupun yang berkaitan dengan bidang pelayaran dan jasa-jasa laut lainnya (maritime sciences). Wawasan sosial budaya bahari berfungsi memberi pengetahuan dan wawasan dasar sosial budaya kebaharian kepada masyarakat untuk menjadi landasan dan acuan pengembangan masyarakat dan budaya bahari ke depan, khususnya di Indonesia. Pengetahuan dan wawasan kebaharian dimaksudkan berkenaan dengan potensi lingkungan perairan dan kondisi sumberdaya laut, sosial demografi dan ekonomi, fakta sejarah, sosial budaya kebaharian terutama nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya.
Fenomena sosial budaya kebaharian meliputi semua bidang prestasi masyarakat manusia pendukungnya (dalam wujud kognitif/mental, perilaku, dan teknologi) yang telah dicapai dan yang masih dalam proses rekayasa pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa laut ke depan.
Konsep sosial demografi kebaharian merujuk kepada kesatuan atau kumpulan manusia yang mendiami suatu daerah. Konsep penduduk bahari dalam konteks sosial budaya bahari mengacu kepada orang-orang yang penghidupan sosial ekonominya bersumber secara langsung atau tidak langsung dari pemanfaatan sumberdaya laut dan jasa-jasa laut, baik komunitas pesisir dan pulau-pulau, maupun mereka yang berasal dari kawasan pemukiman perkotaan dan pedalaman.
Fenomena demografi kebaharian di Indonesia dapat digambarkan pada aspek-aspek kondisi populasi, pendidikan, sektor ekonomi kebaharian,kategori penduduk menurut sektor ekonomi dan aktivitas kebaharian, dan fenomena mobilitas geografis/migrasi dengan pola penyebarannya.
1.2. Rumusan Masalah
Dalam menghadapi fakta sosial demografi dan ekonomi masyarakat bahari, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan dan perlu mendapatkan sebuah upaya penyelesaian, beberapa masalah tersebut adalah:
• Bagaimana kondisi populasi dan sosial ekonomi penduduk bahari.
• Apa saja sektor ekonomi dan kategori penduduk bahari.
• Bagaimana mobilitas geografi penduduk pesisir dan pulau-pulau.
1.3 Maksud dan Tujuan
Untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, perlu adanya suatu maksud dan tujuan sebagai sebuah akhir dari suatu implementasi ilmu kebaharian. Maksud dan tujuan tersebut diantaranya:
• Mengetahui kondisi populasi dan keadaan ekonomi penduduk bahari.
• Mengidentifikasi berbagai sektor ekonomi dan beberapa pengelompokkan dalam lingkungan penduduk bahari.
• Mengetahui mobilitas geografi penduduk pesisir dan pulau-pulau.


BAB II PEMBAHASAN
2.1 Kondisi Populasi dan Sosial Ekonomi Penduduk Bahari
Sebagai Negara kepulauan, Indonesia mendapat kemudahan dalam berbagai sektor yang mencakup kelautan, seperti matapencaharian kelautan dan mobilitas geografi laut. Angka penduduk pesisir pantai dan pulau-pulau di Indonesia belum pasti nominalnya, namun dapat diperkirakan jumlah penduduk yang bergantung secara langsung atau tidak langsung pada sektor-sektor ekonomi kelautan, seperti perikanan, pelayaran, dan aktivitas-aktivitas ekonomi yang berasosiasi dengan sektor-sektor kelautan tersebut mencapai tidak kurang dari 30-an juta jiwa. Termasuk dalam kategori penduduk bahari pesisir pantai dan pulau-pulau ialah para penganggur semu, yakni anggota keluarga tidak bekerja dan pekerja sewaktu-waktu yang jumlahnya cukup besar. Di Indonesia, bagian terbesar dari penduduk bahari adalah bermukim di pesisir utara pulau Jawa dan pulau Madura serta pulau-pulau sekitarnya seperti Kangean dan Sapudi, Bawean, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatra dan pulau-pulau lainnya.
Di Indonesia, beberapa faktor yang mempersulit perolehan angka penduduk bahari yang menyeluruh dan akurat ialah pola-pola mobilitas geografi musimam, kondisi pekerjaan tidak tetap, karakter peralihan dan diverifikasi pekerjaan, asal usul tempat yang berbeda-beda, lagi pula masih kurangnya upaya pemerintah yang sungguh-sungguh melakukan pencacahan jiwa penduduk desa-desa pantai dan pulau-pulau secara meluas dan teliti dari dahulu hingga sekarang ini.
Berdasarkan hasil penelitian sosial ekonomi dan perbincangan di media massa dan masyarakat, diketahui bahwa penduduk bahari terutama masyarakat desa-desa nelayan pesisir dan pulau-pulau di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, sebagian terbesar dalam kondisi miskin. Fenomena kemiskinan dimaksudkan meliputi dimensi-dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keterampilan, teknologi, yang jelas mempengaruhi rendahnya kualitas dan harkat hidup mereka pada umumnya. Di Indonesia, melihat kondisi potensi sumberdaya perikanan yang melimpah, maka munculnya fenomena kemiskinan komunitas-komunitas nelayan pesisir pantai dan pulau-pulau memang terasa sangat ironis. Demikian seperti diungkapkan oleh A. Iqbal Burhanuddin (2007):
“Jika jumlah rakyat miskin di negeri ini terus bertambah, ibarat ayam terkapar kelaparan di lumbung padi. Sebab potensi kekayaan alam laut kita masih berserakan dari perairan Sumatra hingga Papua, belum termanfaatkan secara optimal.”
Kenyataan seperti ini semestinya menjadi dorongan bagi masyarakat nelayan dan kelompok-kelompok stakeholders (pemerintah, praktisi, komunitas akademik, lembaga donor, dan LSM) untuk berpaling ke laut dan membangun kekuatan bagi kejayaan dan kemakmuran dari laut dengan mengatasi berbagai kondisi dan kekuatan yang menghambat berbagai kebijakan dan program kelautan yang direkayasa dan diimplementasikan.
2.2 Sektor Ekonomi dan Kategori Penduduk Bahari
2.2.1 Sektor Ekonomi Kebaharian
Cukup banyak sektor ekonomi kelautan dikembangkan masyarakat-masyarakat bahari di negara-negara pantai atau kepulauan di dunia, terutama negara-negara tergolong maju. Sektor-sektor ekonomi kebaharian tersebut seperti pelayaran/perhubungan, perikanan, pertambangan, perdagangan hasil laut, industri hasil laut, industri kapal, industri alat-alat tangkap, jasa pengerukan pantai kawasan pelabuhan dan rute-rute pelayaran, pariwisata bahari, jasa olahraga bahari, birokrasi, dan lain-lain.
Di Indonesia, ada beberapa sektor ekonomi kebaharian yang berkembang. Sektor-sektor yang sejak dahulu kala digeluti dan menyetuh hajat hidup rakyat banyak. Sektor-sektor tersebut adalah:
• Perikanan
• Perhubungan
• Perdagangan
• Industri hasil laut
• Industri kapal/perahu dan alat-alat tangkap ikan
• Pertambangan pasir dan batu karang
Sub-sub sektor industri dimaksudkan sebagian terbesar tergolong tradisional seperti industri-industri kapal, perahu, alat-alat tangkap, pascapanen, dan sebagainya. Demikian juga sub sektor pertambangan berupa pengambilan batu-batu karang dan pasir laut, antara lain dilakukan di NTT, NTB, dan Sumatra Utara. Induistri kapal modern dan semimodern, demikian juga sektor pariwisata dan olahraga bahari belum lama ini ini dimulai pengembangannya.
Sesuai beberapa hasil penelitian sosial budaya dengan metode survei pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau di beberapa desa di kepulauan Spermonde (Kodya Makassar dan Pangkep), Kawasan Takabonerate (Selayar), dan Kelurahan Pulau Sembilan (Sinjai), yang antara lain dilakukan oleh Tim Social Assessment COREMAP Sulawesi Selatan dari tahun 1996/1997 – 1997/1998, diperoleh keterangan tentang adanya tujuh sub sektor usaha terkait laut digeluti penduduk pesisir dan pulau-pulau sejak dahulu kala, yaitu:
• Perikanan
• Usaha pengangkutan antar pulau dan pesisir
• Perdagangan hasil laut dan sarana tangkap
• Usaha modal/kredit
• Industri pengolahan hasil laut (ikan kering, pindang, dan sejenisnya)
• Industri kapal/perahu dan alat tangkap
• Penambangan pasir dan batu-batu karang di kawasan terumbu karang (kegiatan ekonomi yang signifikan merusak ekosisitem terumbu karang).
Sektor perikanan dan transportasi laut adalah terkait dengan dan mempengaruhi perkembangan sub-sub sektor ketenagakerjaan dan jasa-jasa pelabuhan, pasar, dan TPI. Pada kenyataannya, di pedesaan pesisir dan pulau-pulau (yang dijadikan lokasi penelitian), sektor perikanan dan usaha transportasi dengan usaha-usaha berasosiasi dengannya sejak dahulu selalu menjadi mayoritas dan dominan dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan ekonomi penduduk.
2.2.2 Kategori Penduduk Bahari
a. Penduduk Nelayan.
Di Indonesia, umumnya penduduk nelayan dapat dibedakan menjadi penduduk nelayan pesisir dan pulau-pulau. Penduduk nelayan tersebut ditandai dengan beberapa ciri yang mencolok, seperti
1. Menjalankan berbagai bentuk usaha perikanan dengan tipe teknologi tangkap tradisional dan skala kecil.
2. Penerapan model diversifikasi usaha kenelayanan.
3. Mengandalkan pengetahuan dan keterampilan informal.
4. Pola pemukiman yang kurang tertata dan rawan penyakit dan bencana.
5. Kemiskinan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dan keterampilan formal.
Mengenai model diversifikasi yang mencirikan usaha dan aktivitas penduduk nelayan pasisir dan pulau-pulau di Indonesia, terdapat dua strategi utama yaitu strategi diversifikasi usaha yang difokuskan ke laut dan diversifikasi usaha yang diperluas ke darat. Strategi divrsifikasi pertama berupa saling mempergantikan beberapa subsektor perikanan (dengan pemilikan beberapa jenis teknologi tangkap) atau bahkan sewaktu-waktu nelayan bergeser ke usaha transportasi laut kemudian dalam situasi dan kondisi tertentu kembali lagi ke usaha penangkapan ikan. Dimungkinkan pertimbangan kemudahan penguasaan keterampilan dan perolehan modal seadanya serta sulitnya memperoleh akses pada alternatif pekerjaan di darat, maka strategi pertama inilah yang umum diterapkan oleh penduduk nelayan pesisir dan pulau-pulau.
Strategi diversifikasi kedua berupa kombinasi beberapa jenis pekerjaan sekaligus kalau bukan saling mempergantikan di antara pekerjaan kenelayanan, perhubungan, dan kegiatan-kegiatan yang diperluas ke sektor-sektor perdagangan (misal: membangun kios, menjual bahan kebutuhan pokok,di pulau), pertanian tambak, beternak unggas, menjadi kuli bangunan, dan sebagainya. Dikarenakan semakin berkurangnya sumberdaya dan sulitnya peluang-peluang kerja alternatif di darat mempengaruhi semakin berkurangnya penduduk nelayan pesisir dan pulau-pulau yang dapat melakukan strategi diversifikasi usaha kedua tersebut.
b. Pelayaran/pengusaha Transportasi Laut.
Pelayar yang mencakup pengusaha dan pekerja transportasi laut merupakan kategori penduduk pemangku budaya bahari tulen. Banyak kalangan ilmuwan, terutama sejarahwan, menganggap para pelayar sebagai kelompok-kelompok masyarakat maritim murni karena dicirikan dengan aktivitas pelayarannya yang intensif mengarungi lautan antarpulau, antarnegara, bahkan antarbenua. Seperti halnya penduduk nelayan di Indonesia, kategori penduduk bahari pelayar juga dapat dibedakan atas pelayar yang berasal dari kawasan pemukiman pesisir dan pulau-pulau dengan tipe usaha tradisional dan skala kecil dan pelayar yang berasal dari lingkungan perkotaan dan pedesaan darat yang mengoperasikan usaha pelayaran modern berskala sedang hingga besar.
Di Indonesia, gambaran tentang karaktristik dari kedua penduduk pelayar tersebut diatas dapat dibandingkan dengan karaktristik dari kedua kategori penduduk nelayan yang digambarkan sebelumnya. Kategori penduduk pelayar pertama juga kebanyakan tinggal dalam desa-desa pantai dan pulau-pulau besar dan kacil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdapat empat ciri mencolok dari kategori penduduk pelayar pertama (tiga diantaranya juga mencirikan penduduk nelayan pesisir dan pulau-pulau). Keempat ciri tersebut adalah:
1. Menjalankan bentuk usaha transportasi laut dengan tipe teknologi pelayaran tradisional berskala kecil.
2. Penerapan model usaha intensifikasi.
3. Mengandalkan penghetahuan dan keterampilan informal.
4. Mendiami desa-desa pantai dan pulau-pulau bersama penduduk nelayan dengan pola pemukiman kurang tertata yang rawan penyakit dan bencana.
c. Penggunaan Sumberdaya dan Jasa-jasa laut yang Lain.
Termasuk dalam kategori penduduk pengguna sumberdaya dan jasa-jasa laut selain nelayan dan pelayar ialah para pedagang hasil-hasil laut, rentenir, pekerja di pasar atau pelelangan ikan, pengelola dan pekerja industri hasil-hasil laut, pengelola/pengusaha dan pekerja industri perahu/kapal dan alat-alat tangkap serta semua perangkat perlengkapan berasosiasi infrastruktur pelayaran dan perikanan, yang bermukim bersama penduduk nelayan dan pelayar di wilayah pesisir dan pulau-pulau, para petambang batu karang dan pasir laut, petambang migas dan mineral, pengelola industri pariwisata bahari, penyelam dan olahragawan laut, dan bahkan Marinir/Angkatan Laut dan Satuan-satuan Tugas Keamanan Laut, Pemerintah, peneliti dari lembaga ilmiah dan perguruan tinggi, LSM dan pemerhati lingkungan laut, dan lain-lain, sedikit banyak dapat dikategorikan sebagai penduduk dan warga masyarakat bahari, meskipun sebagian besar dari kesatuan-kesatuan hidup manusia tersebut bukan penduduk pesisir dan pulau-pulau. Di antara subkategori-subkategori masyarakat bahari tersebut, tentu saja satuan-satuan Marinir-lah yang memiliki wawasan dan kadar budaya bahari yang paling tinggi.
2.3 Mobilitas Geografi Penduduk Pesisir dan Pulau-pulau.
Dalam melakukan aktivitasnya, penduduk bahari terutama nelayan dan pelayar di dunia mempunyai mobilitas geografi (migrasi atau pengembaraan) yang tinggi, melebihi mobilitas geografi kelompok-kelompok pemburu binatang di kawasan hutan dan padang rumput yang luas di darat. Penduduk nelayan sebagai pemanfaat sumberdaya perikanan tujuannya ialah daerah-daerah penangkapan (fishing grounds) di perairan pesisir dan laut dalam, sedangkan kearah darat tujuannya ialah pusat-pusat pemukiman penduduk dalam lingkungan kota-kota dan desa-desa pantai dimana terdapat pasar atau pelelangan ikan sebagai tempat penjualan tangkapan dan pembelian perlengkapan dan perbekalan. Ciri mobilitas geografi penduduk nelayan yang tinggi terkondisikan dengan lingkungan laut yang luas yang pada umumnya dicirikan dengan pemanfaatan secara terbuka. Sifat pemanfaatan secara terbuka memungkinkan nelayan selalu berpindah dari lokasi-lokasi yang berkurang stok sumberdaya perikanannya ke lokasi-lokasi yang melimpah stoknya, terutama lokasi-lokasi yang mengandung spesies-spesies yang laris di pasar ekspor.
Kelompok-kelompok pelayar dengan armadanya menjadikan pelabuhan kota-kota pantai di mana-mana sebagai tujuan untuk bongkar muat barang dan penumpang. Kegiatan para pelayar pada intinya mengenai tiga komponen utama, yakni jual beli barang, bongkar muat barang, dan pelayaran. Terdapat perbedaan dimensi hubungan dunia kebaharian yang dibentuk dan dikembangkan oleh kedua kategori penduduk atau masyarakat nelayan dan pelayar. Nelayan membentuk hubungan dengan lingkungan lautnya secara simetrik (pasang-pasangan) dan sesama manusia secara internal (kelompok dan masyarakatnya) dan eksternal (kelompok dan masyarakat luar) secara simetrik dan asimetrik (hubungan melalui beberapa rantai sosial penghubung). Pelayar hanya membentuk hubungan secara simetrik dan asimetrik dengan kelompok-kelompok atau masyarakat manusia yang lainnya. Bagi pelayar, karena itu, lautan hanyalah merupakan prasarana jaringan dan rute-rute transportasi antarkota pantai, antarpulau, antarnegara, dan bahkan antarbenua semata. Berbeda halnya dengan nelayan yang berhubungan dengan dan tergantung secara mutlak pada laut sebagai sumber tangkapan dan juga pada pasar sebagai tempat penjualan komoditas hasil lautnya.

BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan materi diskusi tentang ‘Fakta Sosial Demografi dan Ekonomi Masyarakat Bahari’ tersebut, dapat diperoleh kesimpulan yaitu:
• Kondisi populasi dan keadaan ekonomi penduduk bahari sebagian besar dalam keadaan miskin, yang meliputi dimensi-dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keterampilan, teknologi, yang jelas mempengaruhi rendahnya kualitas dan harkat hidup penduduk bahari pada umumnya.
• Beberapa sektor ekonomi dan pengelompokkan penduduk bahari, diantaranya:
1. Sektor ekonomi kebaharian yang terdiri dari perikanan, perhubungan, perdagangan, industri hasil laut, industri kapal/perahu dan alat-alat tangkap ikan, dan pertambangan pasir dan batu karang.
2. Kategori penduduk bahari yang terdiri dari penduduk nelayan, pelayar/pengusaha transportasi laut, dan pengguna sumberdaya dan jasa-jasa laut yang lain.
• Mobilitas geografi penduduk pesisir dan pulau-pulau yaitu dengan sifat pemanfaatan secara terbuka yakni sifat pamanfaatan yang memungkinkan penduduk pesisir dan pulau-pulau selalu berpindah dari lokasi yang berkurang stok sumberdaya lautnya ke lokasi-lokasi yang melimpah stoknya, terutama lokasi-lokasi yang mengandung spesies-spesies yang laris di pasar ekspor.

Tidak ada komentar: